Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Flower Aceh

HARI PEREMPUAN SEDUNIA 2020,Tujuh Tuntutan Gerakan Perempuan dan Millenial Aceh

dok.Flower Aceh BANDA ACEH - 09/03/20 ( POTRET).  Aksi Aceh Women's March  dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia/ International Women’s Day  diselenggarakan oleh Flower Aceh bersama Millenial Empowerment, Mitra MAMPU,  Balai Syura, Forum Puspa Aceh, Natural Aceh, Komisi Kesetaraan KSBSI,  Youth Forum of  Aceh dan jaringan lainnya di Aceh pada 8 Maret 2020 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh.  Aksi yang melibatkan puluhan orang dari  lintas  organisasi dan  komunitas  dimulai dengan long march mengelilingi lapangan Blang Padang dan membawa alat kampanye yang berisi himbauan untuk pemenuhan hak perempuan di Aceh. Staf  Flower Aceh sekaligus koordinator aksi, Novia Liza menyebutkan hari perempuan sedunia dirayakan setiap 8 Maret tiap tahunnya. Aksi ini merupakan kegiatan kolaboratif gerakan perempuan, kelompok millennial, berbagai lembaga dan komunitas serta individu di Aceh untuk menuntut pem...

RATUSAN PEREMPUAN KOMUNITAS DI BANDA ACEH DILATIH PENDIDIKAN POLITIK

B anda Aceh, 11/10/19 – Ratusan perempuan akar rumput di kota Banda Aceh mendapatkan pelatihan pendidikan politik di tingkat komunitas pada 9-10 Oktober 2019 di Hotel de Pade, Banda Aceh. “Tujuan pertemuan hari ini untuk meningkatkan kapasitas perempuan Banda Aceh agar bisa berpartitisipasi lebih maksimal dalam mengambil keputusan di tingkat gampong, begitu juga di tingkat kota. Kita juga ingin membangun konsilidasi jaringan perempuan di kota Banda Aceh, sehingga kita bisa menjadi komunitas atau forum besar yang bisa bersama memperjuangkan hak perempuan dan memajukan hak perempuan di Banda Aceh,” kata Khairani Arifin, mewakili direktur Flower Aceh dalam sambutannya pada pelatihan pendidikan politik komunitas dengan tema“Memperkuat Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput Untuk Kota Banda Aceh Gemilang.” Khairani menjelaskan keberadaan kelompok perempuan di desa sangatlah penting. Kelompok tersebut bisa menjadi wadah untuk memperkuat kepemimpinan perempuan akar rumput untuk mencapai ...

PEREMPUAN PEJABAT PUBLIK ACEH REFLEKSIKAN KONDISI PEREMPUAN

Dok. Flower Aceh BANDA ACEH – Belasan perwakilan Perempuan Pejabat Publik (Femokrat) tingkat provinsi dan dari Kabupaten/Kota Banda Aceh, Pidie dan Aceh Utara melakukan refleksi kondisi perempuan terkait dengan isu kemiskinan, kesehatan reproduksi dan seksual (KSR),kepemimpinan di desa, dan partisipasi politik perempuandi Aceh pada (20/08/2019) di Hotel Kryad, Banda Aceh. Pada pertemuan ini, Direktur Flower Aceh Riswatimenegaskan tentang pentingnya kerja bersama multi pihak perempuan dari berbagai background untuk me ndukung pemberdayaan dan pemenuhan hak-hakperempuan di Aceh. “Ada banyak persoalan yang dihadapi perempuan seperti kemiskinan, kesehatan dan gizi, angka kematian ibu yang tinggi, belum menguatnya kepemimpinan perempuan dan partisipasinya dalam pembangunan. Penting bagi kita untuk melakukan konsolidasi dan berkolaborasi, sertamemperkuat jaringan advokasi perempuan pejabat publikuntuk pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan di Aceh,” katanya. Menyikapi masih rendahnya ...

Segera Sahkan RUU-PKS Untuk Menurunkan Angka Kekerasan Seksual di Aceh

Foto : Flower Aceh BANDA ACEH – Kian tingginya angka kekerasan seksual di Aceh, membuat banyak pihak menilai pentingnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang merupakan kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak. RUU PKS dinilai bisa mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak dan memberikan perlindungan secara komprehensif kepada perempuan dan anak.  Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh, Amrina Habibi mengatakan kekerasan kepada perempuan dan anak terus meningkat setiap tahunnya dan semakin beragam bentuknya, sementara aturan yang ada belum maksmal menjawab persoalan dan pemenuhan hak korban. Pernyataan tersebut disampaikannya pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Flower Aceh-Permampu bersama Forum Pengada Layanan-LBH Apik-RPuK, KPI, PKBI dan PEKKA Aceh tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) sebagai upaya pemenuhan hak perempuan da...

PEMERINTAH ACEH DAN UNICEF PERKUAT KERJASAMA UNTUK PEMENUHAN HAK ANAK

BANDA ACEH- Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Azhari SE,M.Si dalam sambutan pembuka yang disampaikanoleh Sekretaris BAPPEDA Aceh Feriyana, SH, M.Hummengatakan, Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Aceh.  “Upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Aceh sebagai generasi penerus bangsa di masa depan menjadi komitmen serius yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022, serta 15 program unggulan Aceh Hebat yang menjadi acuan dalam pembangunan Aceh,” ujar Feriyana saat membuka acara refleksi kerjasama program Pemerintah Aceh-UNICEF periode 2016-2020 di Hotel Kyriad Banda Aceh pada (1/8/2019). Feriyana menambahkan akan pentingnya kerjasama untuk penanganan persoalan terkait kesehatan anak di Aceh. “Aceh merupakan provinsi yang sedang terus membangun, dengan kekhususan dan keistimewaannya, masih memil...

Tokoh Adat dan Agama Bahas ResamGampong Untuk PerlindunganPerempuan dan Anak

Banda Aceh –Sejumlah perwakilan tokoh adat dantokoh agama dari kabupaten/kota Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara dan Aceh Barat mengikuti workshop penyusunan reusam gampong untuk perlindungan perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh Flower Aceh-Konsorsium Permampu pada 11-12 Juli 2019, di hotel Kryad, Banda Aceh. Workshop yang bertema“Peran Tokoh Adat dan Agama dalam Mendukung Pemenuhan HKSR bagi Perempuan dan Anak Perempuan” menghadirkan Ketua Pusat Riset Hukumdan HAM Unsyiah, Khairani Arifin, SH, M.Hum dan Dosen Hukum Unsyiah, Nursiti SH, M.Hum sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai tehnik penyusunan reusam desa tentang perlindungan perempuan dan anak yang berperspektif gender dan menyusun rencana advokasi pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) di tingkat desa. “Harapannya ada satu draft reusam desa yang disusun bersama untuk perlindungan perempuan dan anak yang nanti akan disempurnakan dan disahkan sebagai acuan ...