(Sinergi
Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak)
Ditulis
oleh: Misran Lubis (Ketua FK PUSPA Sumatera Utara)
PENDAHULUAN
Sebuah
kehormatan dan sekaligus tantangan bagi Sumatera Utara mendapatkan kepercayaan
dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Republik
Indonesia (KPPPA-RI) menjadi tuan rumah Temu Nasional PUSPA ke-3 tahun 2018.
Temu Nasional PUSPA yang merupakan ajang terbesar pertemuan stakeholders bidang
pmberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena dihadiri lebih dari 400 peserta dari seluruh provinsi di
Indonesia diwakili oleh pemerintah, sektor bisni, media, lembaga masyarakat dan
akademisi. Sebagai tuan rumah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibawah
kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi menginstruksikan kepada seluruh organisasi
perangkat daerah terkait agar melakukan persiapan yang maksimal dengan
membangun koordinasi yang baik dan melibatkan pemerintahan Kota Medan dan
mitra-mitra Forum Komunikasi PUSPA Sumatera Utara, serta pihak Kementerian PPPA
RI. Kerja keras dan koordinasi yang baik
multipihak akhirnya tidak hanya mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan temu
nasional PUSPA, namun juga menghasilkan sejumlah rencana strategis dan
rekomendasi yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 dan berkonstribusi pada pencapaian
SDGs.
Temu
nasional yang berlangsung selama 3 (tiga) hari tanggal 11-13 November 2018 di
Hotel Grand Aston-Medan, bertujuan untuk:
1.
Penguatan sinergitas
pemerintah/pemda dengan publik
(Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Organisasi Keagamaan, Organisasi
Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Media dan komunitas-komunitas lainnya yang
peduli pada pemberdayaan perempuan dan anak) dalam rangka memaksimalkan pelibatan partisipasi masyarakat untuk percepatan pencapaian program prioritas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.
Adanya
rekomendasi konsep kebijakan implementasi partisipasi masyarakat dalam
percepatan pencapaian SDGs utamanya target kelima yaitu kesetaraan gender, serta menyiapkan rekomendasi konsep sebagai bahan RPJMN dan
kebijakan tahun 2019 - 2024
Tema
Temu Nasional PUSPA Tahun 2018 adalah Sinergi Untuk Percepatan Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, merupakan penguatan dari
tujuan dibentuknya PUSPA yaitu Three Ends (Akhiri kekerasan terhadap perempuan
dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi bagi
perempuan. Tema ini relevan mengingat persoalan perempuan dan anak tidak
mungkin diselesaikan oleh satu lembaga sendirian, baik itu lembaga pemrintah
maupun lembaga masyarakat. Selain itu sudah banyak lembaga masayarakat dengan
beragam kemapuan, keahlian dalam pengalamnnya melakukan sesuatu untuk perempuan
dan anak. Namun hasil yang dapat diperoleh akan semakin luas dan berkelanjuta,
manakala terjalin sinergitas, baik antara Kementerian PP-PA, Dinas PP-PA di
Provinsi dan Kabupaten/Kota dan lembaga masyarakat.
Manfaat
Temu nasional PUSPA Tahun 2018 menawarkan banyak hal, bagi para peserta sebagai
berikut : Peserta dapat mengetahui beragam pengetahuan dan pengalaman ,
terutama dari berbagai elemen masyarakat yang terkait pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak. Peserta dapat memaparkan pengalaman dan inovasi
terbaiknya untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama dalam
pertemuan. Peserta juga dapat berdialog lebih jauh dengan pemerintah dan
berbagai lembaga masyarakat dari seluruh Indoensia untuk menjajaki
peluang-peluang kerjasama dan koloborasi program sinergi pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.
RANGKAIAN ACARA TEMU NASIONAL
PUSPA
Rembuk
Nasional merupakan acara pokok dari Temu Nasional PUSPA 2018, selain acara
pokok ada sejumlah acara pendukung (side event) yang dilakukan untuk
memperkenalkan kepada publik tentang PUSPA dan event Temu Nasional PUSPA 2018.
Berikut adalah rangkaian acara temu nasional PUSPA 2018;
Kegiatan
Fun Walk (Jalan santai) pada hari
minggu, 11 November 2018 mengawali rangkaian kegiatan Temu Nasional PUSPA 2018.
dengan melibatkan sekitar 500 orang dari unsur pemerintah, kepolisian
dan berbagai komunitas perempuan dan anak di Sumatera Utara, dan kelompok anak
difabel dari YAPENTRA.
Fun Walk dilepas oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara H.Musa Rajeksyah didampingi
Sekretaris Menteri PPPA, Sekretaris Daerah Prov.Sumut, Kadis PPPA Prov.Sumut,
Ketua Forkomnas PUSPA dan Ketua FK PUSPA Sumut. Start Fun Walk dari halaman parkir kantor Gubernur Sumatera Utara (Jl.
Diponegoro) kegiatan Fun Walk melewati jalan Tengku Daud, Imam Bonjol, R.A
Kartini dan kembali ke Jl. Diponegoro. Peserta Fun Walk membawa berbagai poster
dan media kampanye tentang perlindungan perempuan dan anak.
Selain
jalan santai, kegiatan Fun Walk juga
dimeriahkan dengan acara hiburan dan Handstamp
sebagai simbol menolah segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap
perempuan dan anak. acara semakin meriah dengan berbagai hiburan, antara lain
senam Three Ends oleh anak-anak Paskibra SMA Martadinata, musik Biola oleh Awi
Baqi dan Era Baqi, Stund-up Comedy oleh Artis SUCA2 Karyn dan berbagai
hadiah Lucky Draw.
Foto: anak-anak difable dari Yayasan Pendidikan Tuna Netra Tanjung
Morawa, mengikuti fund walk.
Usai
mengikuti Fun Walk, Sekretaris Menteri PPPA RI Bapak Pribudiarta
Nur Sitepu, didampingi Kepala Dinas PPPA Provsu. Hj. Nurlela dan rombongan
melakukan kunjungan ke Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan. Kunjungan ini
dimaksudkan untuk melihat dan berdialog secara langsung dengan masyarakat
Belawan Bahari, sebagai kelurahan yang di sedang di promosikan menjadi daerah
wisata pesisir ramah anak dalam program sinergi forum komunikasi PUSPA Sumatera
Utara.
FK-PUSPA Sumut menjadikan daerah ini sebagai pilot
project sinergi 2018 untuk menyelamatkan anak-anak dari paparan narkoba,
prostitusi, trafficking dan menghindarkan mereka dari ancaman putus sekolah.
Sinergi PUSPA memang baru dimulai namun banyak pihak telah berkomitmen untuk
bekerjasama dengan bidang masing-masing, sesuai kondisi dan kebutuhan
masyarakat
Dalam kunjungan ini Sekretaris Menteri PPPA RI
disambut tarian daerah melayu yang dibawakan oleh Forum Anak Belawan Bahari.
Turut hadir dalam penyambutan ini Kepala Dinas PPPA-PM Kota Medan, Camat Medan
Belawan, Lurah Belawan Bahari, BABINSA dan BABINKAMTIBMAS, serta ratusan warga.
Selanjutnya rombongan melakukan dialog dengan masyarakat khususnya pengurus
Komite PATBM dan Forum Anak. Sebelum meninggalkan lokasi kunjungan, Sesmen PPPA
RI dan rombongan mengunjungi kelompok GEMAR (gerakan mamak-mamak merajut) yang
telah menghasilkan berbagai produk rajutan manarik.
Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edy Rahmayadi
mengundang Menteri PPPA RI, Ibu Yohana Yambise beserta para tamu TEMU Nasional
PUSPA dari seluruh Provinsi Se-Indonesia. Undangan Temu Ramah dan Jamuan Makan
Malam dilaksanakan pada hari Minggu, 11 November 2018, pukul 19.00 – 22.00 WIB,
bertempat di Rumah Dinas Gubenur Jl. Jendral Soedirman. Menteri PPPA RI, Yohana
Yambise dan para undangan peserta Temu PUSPA Nasional mendapatkan suguhan
istimewa mulai dari tarian khas Sumatera Utara, lagu-lagu daerah dan menu-menu
spesial.
Dalam sambutannya Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi
mengatakan bahwa Sumut akan maju jika kaum perempuan dan anak-anak hidup
sejahtera. Untuk itu, Edy mengajak semua pihak berkomitmen mendukung
program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumut.
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sama artinya dengan memajukan anak
bangsa, memajukan daerah. Kalau ini terganggu, masa depan kita juga pasti
terganggu. Sehingga, diperlukan komitmen bersama antara kita untuk menjamin
perwujudan kesejahteraan perempuan dan anak.
SEREMONI PEMBUKAAN
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Yohana Susana Yembise mengajak seluruh lapisan masyarakat mengampanyekan stop
kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak hingga ke desa-desa. Target bebas
kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2030 bisa tercapai dengan
keterlibatan semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dikatakannya dalam sambutan
pembukaan Temu Nasional PUSPA 2018 tanggal 12 November 2018 di Grand Aston
Hotel, Medan. Menteri Yohana Yambise menghadiri pembukaan Temu Nasional PUSPA
2018 didampingi Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Sekretaris Menteri PPPA
Pribudiarto Nur Sitepu, Kadis PPPA Prov.Sumut Hj. Nurlela, Wakil Ketua TP.PKK
Sumatera Utara, Sri Ayu Mihari dan Walikota Tanjung Balai, HM Syahrial.
Pada kesempatan yang sama Edy Rahmayadi dalam
sambutannya menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini
semakin sering terlihat baik dari media sosial maupun kehidupan sehari-hari.
Edy mengatakan justru hal tersebut terjadi di daerah yang aman dan damai.
Padahal pengalaman dirinya di TNI dan mengikuti perang, jika pada saat perempuan
ada anak-anak, perang itu berhenti. “Tapi saat ini kekerasan itu terjadi
di daerah yang aman dan damai, Sudah kalah dengan hutan yang berlaku hukum
rimba.
Karenanya Gubsu sangat mengapresiasi kegiatan Temu
Nasional Puspa 2018 ini yang melibatkan partisipasi publik. Gubsu menyebutkan
semakin banyak yang terlibat, tentu semakin besar kemungkinan ditemukan jalan
keluarnya.
Puncak dari
kegiatan Temu Nasional PUSPA 2018 adalah rembuk nasional, kegiatan
ini dimaksudkan sebagai
langkah dan tindakan konkret
pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Kemasyrakatan, Lembaga
Agama, Lembaga Profesi, Dunia usaha dan Lembaga Media, untuk
memaksimalkan pelibatan publik
meningkatkan Sinergi dalam rangka percepatan pembangunan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak. Pertemuan ini dilaksanakan dalam
bentuk planary session dan diskusi parallel dengan
dibagi ke dalam komisi-komisi
A-E, yang akhirnya menghasilkan
rekomendasi-rekomendasi konsep sebagai bahan penyusunan rencana kerja ke depan
dan masukan untuk RPJMN dan SDGs.
Planary session yang dibagi
dalam dua sesi membahas issu global, nasional dan praktik-praktik baik
ditingkat lokal yang berkonstribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan perempuan dan anak.
Sesi pertama yang dimoderatori Agustina Erni, Deputi Partisipasi
Masyarakat KPPPA RI, diisi tiga narasumber dari nasional. 1) Dr. Pribudiarta
Nur Sitepu, MM, Sekretaris Menteri PPPA Ri, tentang Kebijakan dan Program
Prioriitas PPPA, 2) Prof.Dr.dr. Hayono Suyono tentang Pembangunan Perempuan dan
Anak di Pedesaan, dan 3) Dr.Martha Tilar Peran Swasta dalam Peningkatan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pada sesi kedua
dengan moderator Prof. Dr. Ikeu Tanziha, pengurus Forum Komunikasi PUSPA
Nasional, dengan narasumber dari daerah membahas pengalaman-pengalaman sukses
didaerah. para pemateri: 1) Misran Lubis, Ketua Forum Puspa Sumut tentang
Child Right Bisnis Principles, 2) Prof.Armai Arif, Ketua FORKOMNAS PUSPA,
tentang Peningkatan kualitas Hidup Perempuan di Desa Waringin Jaya, Kab Bogor, dan
3 Hidayat, Ketua Forum PUSPA NTB tentang Peningkayan dan Pembangunan kualitas
hidup dan perkembangan anak pasca bencana gempa di lombok.
REKOMENDASI
Akhir dari temu nasional PUSPA 2018 adalah
disepakatinya rekomendasi-rekomendasi yang dirumuskan oleh masing-masing komisi
sidang paralel. Ada 5 komisi, dimana komisi A-D adalah peserta non-pemerintah,
sementara komisi E adalah perwakilan dari pemerintah seluruh provinsi. Berikut
rekomendasi utama temu PUSPA Nasional 2018:
|
KATEGORI
|
REKOMENDASI
|
|
Ekonomi Perempuan
|
1. Pemerintah Daerah mendorong kemudahan untuk
mendapatkan akses permodalan melalui rembuk desa dan alokasi Dana Desa
2. LM dan Dunia Usaha mengaktivasi usaha-usaha kuliner
berbasis SNI
3. Dunia Usaha melakukan pelatihan usaha bekerja sama
dengan K/L terkait dan pemasarannya
4. Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan pengakuan
hak cipta dan proses pemasaran produk yang dihasilkan melalui regulasi
5. Dunia Usaha memberikan bantuan teknologi dan pelatihannya
dalam program desa
6. Dunia Usaha mendorong CSR yang mudah diakses bagi
perempuan, khususnya perempuan kepala rumah tangga untuk meningkatkan
kualitas hidup dari berbagai bidang khususnya ekonomi . . .
7. Pemerintah, terutama Kemendagri, perlu mengeluarkan
regulasi untuk memperjelas identitas perempuan kepala rumah tangga berstatus
nelayan, petani, dan beragam profesi lainnya
|
|
Partisipasi Politik Perempuan
|
Dalam hal ini, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
LM, dan PUSPA secara bersama perlu berkomitmen mewujudkan hak politik
perempuan untuk duduk di legislatif yang semula 30%, menjadi 50% sesuai
amanat SDGs
|
|
Tingkat Pendidikan
|
1. Pemerintah pusat perlu menyediakan fasilitas
beasiswa bagi siswa di daerah
tertinggal, serta mendorong anak dan perempuan untuk wajib bersekolah
12 tahun. PUSPA dan LM memfasilitasi agar anak dan perempuan lebih mudah
mengaksesnya.
2. Dunia Usaha dapat turut serta memberikan beasiswa
pendidikan bagi masyarakat miskin atau yang tidak mampu mengakses pendidikan
3. Pemerintah Pusat, Daerah, dan LM bersinergi untuk
memenuhi kebutuhan pendidikan anak putus sekolah (kejar paket A, B, C) dan
vokasi melalui PKBM
4. Mendorong sekolah menerapkan disiplin positif.
|
|
Kesehatan Perempuan Dan Anak
|
1. Kemenkes memberikan Kartu Lansia yang menggratiskan
pelayanan kesehatan dasar
2. Diberlakukannya Kartu Kesehatan Khusus bagi anak
usia 0 – 5 tahun oleh Kemenkes
3. Pemerintah Pusat dan Daerah mewajibkan imunisasi
berkelanjutan termasuk imunisasi campak rubella
4. Pendampingan pekerja seks untuk pengentasan HIV/AIDS
oleh Pemerintah, LM, dan PUSPA
5. Penyediaan layanan kesehatan bagi perempuan yang
berkaitan dengan kesehatan reproduksi
6. Jaminan layanan kesehatan untuk penyakit agar
terjamin oleh Layanan Kartu BPJS, termasuk pemberian alat bantu bagi para
disabilitas sesuai kebutuhannya
7. Pemerintah dan PUSPA mensosialisasikan efek buruk
dan bahaya rokok
8. Mempermudah persyaratan para perempuan dalam situasi
khusus untuk mendapatkan jaminan layanan kesehatan (BPJS)
|
|
Perempuan Dan Lingkungan
|
1. Pemerintah dan swasta perlu membangun toren-toren
dan IPAH (Instalasi Pengelolaan Air Hujan) di daerah rawan banjir
2. Sosialisasi mengenai tanaman apotek hidup untuk
melindungi keluarga dibantu oleh PUSPA
3. 3. Sosialisasi mengenai buang sampah pada tempatnya
serta penyediaan tempat sampah, termasuk pengelolaan sampah yang berbasis
guna dibantu oleh PUSPA
4. Pendampingan kelompok masyarakat pesisir laut dan
kawasan hutan lindung dibantu oleh
PUSPA
5. Pemerintah, LM, dan Dunia Usaha memperkuat perannya
untuk mengedukasi masyarakat untuk melestarikan lingkungan sehat
|
|
Kualitas Keluarga
|
1. Pemerintah meningkatkan sarana posyandu, poslansia,
taman bermain, dan olahraga berbasis budaya santun
2. Pemerintah dan PUSPA memberikan pelatihan parenting
di era milenial
3. Pemerintah dan PUSPA mendorong masyarakat agar
memiliki dokumen legal perkawinan
4. PUSPA bekerja sama dengan tokoh agama mempromosikan
kesehatan reproduksi
5. Forkomnas dan Pemda mendorong DPR-RI lahirnya UU
Pengarus Utamaan Ketahanan Keluarga
6. Pemerintah, LM, dan PUSPA bersinergi mencegah
pernikahan anak melalui pendewasaan usia pernikahan dari 16 tahun (untuk
perempuan) menjadi 18 tahun sesuai amanat UU Perlindungan Anak
7. Sinergi untuk mengurangi dampak narkoba, pornografi,
dan HIV/AIDS, serta penanganan yang tidak diskriminatif
8. LM bersinergi dengan Pemda menciptakan model
parenting berbasis masyarakat
9. Kemendikbud dan Kemenkominfo perlu mengeluarkan
regulasi untuk pembatasan penggunaan teknologi digital khususnya di institusi
pendidikan
|
|
Pemenuhan Hak Anak
|
1. Pemerintah dan swasta perlu melibatkan anak dalam
pembangunan di berbagai lini
2. Sosialisasi mengenai bahaya kekerasan di sekolah
oleh PUSPA dan pemerintah
3. LM bekerja sama dengan Forum Anak meningkatkan
partisipasi anak
4. Bantuan terhadap anak korban kekerasan secara cepat
tanggap oleh pemerintah dan LM
5. Pemerintah dan LM mengatasi stunting di desa-desa
6. Kemendikbud perlu membuat perpustakaan keliling di
kawasan terpencil
7. Forum PUSPA mendorong agar UU Pengasuhan Anak segera
disahkan
|
|
Perlindungan Khusus Anak
|
1. Pemerintah menyiapkan regulasi dan model pencegahan
perkawinan anak dari tingkat desa
2. Kartu Pintar dan Kartu Sehat harus menjangkau
seluruh anak yang membutuhkan
3. Pemerintah melakukan percepatan terwujudnya Sekolah
Ramah Anak menuju Indonesia Layak Anak tahun 2030
4. Pemerintah menjamin penjangkauan akta kelahiran
untuk semua anak secara gratis, sosialisasi dapat dibantu oleh PUSPA
5. Pemerintah menegakkan aturan mengenai larangan
peredaran minuman keras dan rokok
6. Pemerintah
membuat TPA (Tempat Penitipan Anak) yang dekat tempat perempuan bekerja
|
|
Bidang Khusus Emergency
|
1. PUSPA menginformasikan nomor penting yang
bekerjasama dengan kepolisian setempat
2. Keterlibatan PUSPA (di daerah maupun pusat) membantu
pemerintah menanggapi bencana yang responsif berbasis pemenuhan kebutuhan
anak dan perempuan yang melibatkan P2TP2A dan LM
3. Pelibatan LM dalam situasi darurat perlu diatur dalam sebuah regulasi
4. Kedudukan Puspa Daerah berperan dalam penyaluran
bantuan dari pusat ke daerahnya
|
PENUTUP
Terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkonstribusi dalam penyelenggaraan Temu Nasional PUSPA 2018 di Medan,
Sumatera Utara. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan yang
terpenting lagi kegiatan ini menghasilkan rekomendasi yang sangat penting bagi
pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan dan anak.
Wassalam
Komentar
Posting Komentar