Banda Aceh – Komitmen dari Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya pengendalian konsumsi tembakau bagi warganya membuahkan hasil. Dengan berbagai program yang dituangkan dalam Qanun (Perda) membuat Banda Aceh berhak mendapatkan penghargaan Pastika Parahita dari Kementerian Kesehatan RI. Penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) Ditjen P2P Kemenkes RI, Dr Lily Sriwahyuni Sulistyowati MM kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr Warqah Helmi yang mewakili Walikota Banda Aceh di Hotel Alana, Yogyakarta, Selasa (12/7/2017).
Penghargaan ini diserahkan pada acara Pertemuan Aliansi Bupati/Walikota dan Pemberian Apresiasi dari Menteri Kesehatan bagi Pemda yang telah menerapkan Perda/Kebijakan lain dalam pengendalian konsumsi hasil tembakau.
Kata Warqah Helmi, Penghargaan Pastika Parahita ini diberikan kepada daerah yang sudah mempunyai Perda KTR tetapi penerapannya belum maksimal.
“Pemko Banda Aceh sendiri telah memiliki Qanun Nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lahirnya Qanun ini yang kemudian dinilai oleh Kemenkes RI Banda Aceh layak mendapatkan penghargaan Pastika Parahita ini,” ungkap Warqah ketika dihubungi Humas melalui telepon selulernya.
Lanjut Warqah, penghargaan ini terbagi dalam tiga katagori yang tertinggi adalah penghargaan Pastika Parama dimana Pemda telah mampu mengimplementasikan secara lengkap Perda KTR. Katagori dua adalah penghargaan yang diraih Pemko Banda Aceh, yakni penghargaan Pastika Parahita. Penghargaan ini diberikan kepada Pemda yang telah memiliki Perda (Qanun) tapi belum berjalan maksimal dalam hal implementasi. Sedangkan katagori tiga, yakni penghargaan Pastika Paramesti yang diberikan kepada daerah yang baru saja membikin peraturan KTR dalam bentuk Perwal.
Lanjut Warqah, Qanun KTR Banda Aceh, yakni Qanun Nomor 5 tahun 2016 masih berusia setahun dan masih dilakukan evaluasi dan monitoring.
“Lanjutan dari kebijakan ini akan ada turunan Qanun yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat untuk menyebarkan informasi, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan penyampaian informasi dampak merokok bagi kesehatan dan saling mengingatkan untuk tidak merokok di kawasan KTR,” ujar Warqah Helmi.
Lanjutnya, ketika turunan dari Qanun sudah lahir dan diterapkan secara lengkap maka akan ada penindakan hukum bagi pelanggar.
“Nanti akan diterapkan penindakan hukum seperti denda kepada perokok dan produsen dan larangan iklan rokok, maka Banda Aceh sudah berhak mendapatkan penghargaan tertinggi, yakni Pastika Parama. Kita berharap dukungan dari semua elemen agar mampu menerapkan sampai ke tahap tersebut,” tambah Warqah. (mkk)
Penghargaan ini diserahkan pada acara Pertemuan Aliansi Bupati/Walikota dan Pemberian Apresiasi dari Menteri Kesehatan bagi Pemda yang telah menerapkan Perda/Kebijakan lain dalam pengendalian konsumsi hasil tembakau.
Kata Warqah Helmi, Penghargaan Pastika Parahita ini diberikan kepada daerah yang sudah mempunyai Perda KTR tetapi penerapannya belum maksimal.
“Pemko Banda Aceh sendiri telah memiliki Qanun Nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lahirnya Qanun ini yang kemudian dinilai oleh Kemenkes RI Banda Aceh layak mendapatkan penghargaan Pastika Parahita ini,” ungkap Warqah ketika dihubungi Humas melalui telepon selulernya.
Lanjut Warqah, penghargaan ini terbagi dalam tiga katagori yang tertinggi adalah penghargaan Pastika Parama dimana Pemda telah mampu mengimplementasikan secara lengkap Perda KTR. Katagori dua adalah penghargaan yang diraih Pemko Banda Aceh, yakni penghargaan Pastika Parahita. Penghargaan ini diberikan kepada Pemda yang telah memiliki Perda (Qanun) tapi belum berjalan maksimal dalam hal implementasi. Sedangkan katagori tiga, yakni penghargaan Pastika Paramesti yang diberikan kepada daerah yang baru saja membikin peraturan KTR dalam bentuk Perwal.
Lanjut Warqah, Qanun KTR Banda Aceh, yakni Qanun Nomor 5 tahun 2016 masih berusia setahun dan masih dilakukan evaluasi dan monitoring.
“Lanjutan dari kebijakan ini akan ada turunan Qanun yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat untuk menyebarkan informasi, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan penyampaian informasi dampak merokok bagi kesehatan dan saling mengingatkan untuk tidak merokok di kawasan KTR,” ujar Warqah Helmi.
Lanjutnya, ketika turunan dari Qanun sudah lahir dan diterapkan secara lengkap maka akan ada penindakan hukum bagi pelanggar.
“Nanti akan diterapkan penindakan hukum seperti denda kepada perokok dan produsen dan larangan iklan rokok, maka Banda Aceh sudah berhak mendapatkan penghargaan tertinggi, yakni Pastika Parama. Kita berharap dukungan dari semua elemen agar mampu menerapkan sampai ke tahap tersebut,” tambah Warqah. (mkk)
Komentar
Posting Komentar