Langsung ke konten utama

Soft Launching Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Walikota Tunaikan Janji



Banda Aceh – Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang digagas Walikota Banda Aceh H Aminullah Usman SE Ak MM bersama Wakil Walikota Drs H Zainal Arifin akan segera hadir di Banda Aceh. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang nantinya direncanakan akan diberi nama PT Mahirah Muamalah Syariah telah dilakukan soft launching oleh Aminullah Usman, Senin (11/9/2017) di Aula lantai IV, Gedung A Balaikota Banda Aceh.

Lahirnya Lembaga ini merupakan realisasi dari janji Amin-Zainal yang ingin memberdayakan usaha kecil dan industri rumah tangga di Banda Aceh sesuai dengan prioritas visi misinya pada program ekonomi, agama dan pemdidikan.

“Hari ini Saya sangat bahagia, karena kita telah berhasil membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini. Ini memang janji kami dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat terutama usaha kecil dan rumah tangga dimana pembiayaannya dengan sistem syariah,” ujar Aminullah.

Kata Aminullah, tujuan pendirian perseroan Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut mencakup pemberian dukungan pembiayaan, peningkatan akses, kinerja, pemberian jasa konsultasi usaha mikro, usaha kecil dan usaha rumah tangga, serta memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Karenanya, pembentukan Lembaga Keuangan Syariah Kota Banda Aceh ini dirasakan sangat urgent dan membutuhkan proses yang cepat, sehingga upaya-upaya peningkatan aktivitas ekonomi khususnya dalam skala kecil dapat di dorong lebih cepat pertumbuhannya.

Lahirnya Lembaga Keuangan ini diharapkan juga diharapkan dapat membebaskan masyarakat pelaku usaha kecil dari praktek peminjaman modal dari lembaga yang tidak resmi yang justru memberatkan pelaku usaha kecil, seperti mendapatkan modal dari rentenir.

”Untuk kita ketahui, saat ini angka kemiskinan di Banda Aceh mencapai 7 persen lebih dan pengangguran mencapai 12 persen lebih. Keberadaan Lembaga ini nantinya kita harap dapat menumbuhkan perekonomian yang kemudian menurunkan angka kemiskinan,” harap Aminullah yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh ini.

Lanjut Aminullah, saat ini pihaknya terus mematangkan persiapan lahirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang saham mayoritasnya dikuasi Pemko Banda Aceh, yakni 60 persen.

”Tadi kita dengar bersama Ketua DPRK menyatakan akan mendukung sepenuhnya, dimana akan menuntaskan Qanun Lembaga ini secepatnya. Dan juga akan menyetujui penyertaan modalnya. Kita sangat mengapresiasi Ketua DPRK dan anggotanya,” ujar Amin disambut tepuk tangan hadirin.

Kemudian Aminullah juga mengapresiasi pihak OJK dan Bank Indonesia (BI) yang juga mendukung lahirnya PT Mahirah Muamalah Syariah ini. OJK sendiri berjanji akan mengeluarkan izin dalam 60 hari kedepan.

Sementara itu, Ketua Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini, Teuku Hanansyah mengatakan Lembaga Keuangan Ini hadir sebagai salah-satu instrumen untuk mengatur sistem perekonomian dalam Islam.

”Keberadannya harus dipandang dalam konteks secara keseluruhan.” tambahnya.

Tujuan lembaga ini hadir dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan kualitas pelayanan dan akses pembiayaan mikro, memberikan pendidikan kewirausahaan kepada masyarakat dan menjadi mitra Bank dan Lembaga Keuangan lainnya dalam menyalurkan pembiayaan mikro dengan sistem syariah.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mimpi Besar Arisqa Rinaldi Terwujud dalam Usaha dan Doanya

Arisqa murid kelas 5 SDN 2 Kandang, Kecamatan Kleut Selatan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi pada ilmu pengetahuan, yaitu di bidang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Setiap malam, dia selalu meluangkan waktunya untuk membaca buku-buku tentang sains, melakukan eksperimen sederhana dan bertanya kepada gurunya tentang berbagai fenomena alam yang menarik minatnya. Keinginannya untuk memahami dunia di sekitarnya tidak pernah kandas dan mimpi terbesarnya adalah menjadi juara dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) di tingkat Kabupaten Aceh Selatan. Arisqa menyadari bahwa untuk mencapai mimpinya, dia harus bekerja keras dan berlatih dengan tekun.  Dengan dukungan penuh dari orang tuanya yang selalu mengingatkannya di depan pintu gerbang sekolahnya, ayahnya berkata, “Nak teruslah berproses dan jangan lupa hormati gurumu”.    Dengan    bimbingan dari guru-guru di sekolahnya, Arisqa mempersiapkan diri dengan baik. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Arisqa selalu menyempat...

Profesor

Oleh Ahmad Rizali Berdomisili di Depok Jagat maya akademik sedang gaduh karena ibu Megawati memperoleh gelar Guru Besar Tidak Tetap Honoris Causa dari Universitas Hankam.  Beberapa sahabat saya sering jengah bahkan ada yang berang, karena kadangkala saat diundang bicara dalam sebuah perhelatan akademis, ditulislah di depan namanya gelar Prof. Dr.    Setiap saat pula beliau menjelaskan bahwa dirinya hanya S1.  Satu lagi sahabat saya yang bernasib sama dengan yang di atas. Kalau yang ini memang dasar "rodok kusruh" malah dipakai guyon. Prof diplesetkan menjadi Prov alias Provokator, karena memang senangnya memprovokasi orang dengan tulisan-tulisannya , terutama dalam diskusi cara beragama dan literasi.  Sayapun mirip dengan mereka berdua. Namun karena saya di ijazah boleh memakai gelar Insinyur, tidak bisa seperti mereka yang boleh memakai Drs, yang juga kadang diplesetkan kembali menjadi gelar doktor lebih dari 1. Saya pikir mereka yang pernah memperoleh gelar Do...

FJL Aceh Nilai Distribusi Data Bencana di Aceh Belum Baik

  BANDA ACEH - Potretonline.com, 03/01/22. Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh menilai distribusi data terkait bencana banjir di beberapa kabupaten saat ini belum baik. FJL Aceh menyarankan agar Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) memfungsikan pusat data informasi dengan maksimal. Kepala Departemen Monitoring, Kampanye, dan Advokasi FJL Aceh Munandar Syamsuddin, melului siaran pers, Senin (3/1/2022) menuturkan BPBA sebagai pemangku data kebencanaan seharusnya memperbarui data bencana setiap hari sehingga media dapat memberitakan lebih akurat. "Memang tugas jurnalis meliput di lapangan, namun untuk kebutuhan data yang akurat harusnya didukung oleh instansi terkait, dalam hal ini pemangku data adalah BPBA," kata Munandar. Penyediaan data satu pintu, kata Munandar, sangat penting agar tidak ada perbedaan penyebutan data antarmedia. Misalnya, data jumlah desa yang tergenang, jumlah pengungsi, dan kondisi terkini mestinya diupdate secara berkala. Perbedaan penyebutan data ak...